Rencana Menteri Perhubungan menerapkan sistem electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar di lima kota besar di Indonesia, termasuk Makassar, dianggap masih sulit terealisasi. Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin mengatakan, konsep tersebut memiliki tujuan bagus. Namun, khusus di Makassar, hal itu belum memungkinkan diterapkan karena terkendala infrastruktur yang tidak memadai. Berbeda dengan Kota Jakarta yang dinilai telah memiliki infrastruktur yang memadai dan saat ini menerapkan sistem three in one.
Rencana konsep jalan berbayar ini merupakan hal yang positif untuk perbaikan infrastruktur. Hanya, sulit diterapkan di Makassar saat ini. Apalagi belum di-back up infrastruktur jalan. Intinya, kami belum siap, ujar dia kepada wartawan, kemarin. Ilham justru mengharapkan Pemerintah Pusat lebih memperhatikan perbaikan jalan terlebih dahulu, misalnya menuntaskan pelebaran jalan di AP Pettarani, Jalan Perintis Kemerdekaan.
Selain itu, bagaimana mengubah prilaku pengendara agar berdisiplin. “Kalau soal kemacetan, itu semua sama dialami negara-negara lain. Pertumbuhan kendaraan tidak seimbang dengan kondisi jalan. Cuma bedanya di negara lain, prilaku dan kesiapan sarana sangat mendukung. Sementara kami belum bisa menerapkan penanganan kemacetan seperti itu,”paparnya.
Terkait kedisiplinan pengendara, dia meminta Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Porlresta Makassar dan Dinas Perhubungan menegakkan disiplin aturan lalu lintas serta memperbarui rambu-rambu lalu lintas yang dibutuhkan di setiap kawasan. Anggota Komisi C DPRD Adi Rasyid Ali mengaku sependapat dengan Wali Kota. Bagi dia, perbaikan infrastruktur jalan dan mengubah prilaku pengendara sudah saatnya dilakukan.
Untuk itu, semua pihak terkait, baik Dishub, Satlantas, maupun Dinas Pekerjaan Umum, serta masyarakat, harus saling bersinergis mencari jalan terbaik sebelum menerapkan konsep jalan berbayar. “Menerapkan konsep jalan berbayar itu mesti melakukan kajian lebih matang. Kita jangan asal menerapkan, sementara semua kebutuhan pendukung belum siap,”ujarnya.
Konsep jalan berbayar ini rencananya juga diterapkan di beberapa ruas jalan di Jakarta. Hanya, sejauh ini konsep itu belum bisa diterapkan karena masih terbentur payung hukum. Pemerintah DKI masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah (PP). Rencana awal, jalan berbayar di Jakarta nanti akan mengikuti seluruh jalur busway. Konsep ini menggunakan sistem elektronik yang mengatur jumlah harga rute jalan yang dilewati pengendara.
Sistem ini dirancang untuk mengurangi volume kendaraan, khususnya pada waktu jam padat. Pemberlakuan ERP juga bertujuan mengelola jalan untuk pembatasan pengguna kendaraan dengan dikenakan biaya, yang selanjutnya akan dikembalikan kepada pemerintah guna menambah dan memperbaiki sarana serta transportasi massal.
Anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Makassar Mujiburahman tidak setuju jika Makassar menerapkan ERP.“Saya pribadi akan menolak program tersebut. Makassar memang kota yang sangat macet, tetapi jalan berbayar bukan solusi,”ungkapnya. Politikus Partai Demokrasi Kebangsaan ini menilai, penerapan ERP masih sulit karena masyarakat tentu akan protes. Kondisi dan lokasi di Makassar juga tidak mendukung terlaksananya jalan berbayar. Demikian catatan online Mak Lampir yang berjudul Rencana Menteri Perhubungan.
