Polisi masih melakukan pengembangan atas kasus ini. Tiga pelaku yang ditangkap adalah Yulianto (26) dan Antok Teguh( 43), keduanya warga Tegalrejo, Yogyakarta, serta satu lagi Samrudi (34) ,warga Playen Gunung Kidul. Sebelum Mak Lampir melanjutkan postingan ini, terlebih dahulu saya akan memberikan sundulan untuk keyword Artis Telanjang, okey di lanjut.

Ketiga pelaku dibekuk warga bersama polisi yang menemukan adanya gelagat yang mencurigakan di wilayah Kaliwangan Kidul, Kecamatan Temon. Saat itu ada warga yang tengah ronda melihat Samrudi sedang memanjat tower. Dua pelaku lainnya berada di bawah, menunggu aksi Samrudi.

Kejadian ini dilaporkan kepada warga yang lain, termasuk polisi. Begitu Samrudi turun, polisi langsung menyergap ketiga pelaku. Dari tangan pelaku, polisi mendapatkan barang bukti berupa kabel sepanjang 1,5 meter yang dipotong dari tower itu.

Hasil pengembangan polisi kembali mendapatkan kabel sepanjang 20 meter yang dicuri dari tower di wilayah Nanggulan. “Modusnya dia memotong kabel dan melepas baut pengikat,” kata Kanit I Reskrim Polres Kulon Progo Iptu Fahrurodin.

Pelaku akan dijerat dengan Pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana maksimal lima tahun penjara. Samrudi mengaku, kabel ini rencananya dijual kepada tukang rongsok. Satu kilogramnya, laku Rp 50.000. “Hasil penjualan untuk makan dan membeli rokok,” ujarnya. Sebagai penutup, terlebih dahulu Mak Lampir memberikan sundulan untuk Blogger Indonesia yang masih sangat lemah indeknya.

Sebelumnya, Kepala Bapermas Kusumardono menyebutkan bahwa pihaknya hendak mengikuti rapat dengan Komisi A. Kusumardono tidak menyangkal dan tidak pula membenarkan bahwa rapat siang itu untuk membahas masalah dana bantuan sosial (bansos), yang penyalurannya melalui rekomendasi anggota DPRD Jawa Tengah (DPRD Jateng) dalam APBD Perubahan 2011.

Dana bansos tersebut biasa disebut dana aspirasi karena difungsikan untuk merealisasi aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD. Dalam rapat-rapat yang membahas anggaran dan dilakukan secara tertutup, hal itu biasanya karena terkait dengan kuota besaran anggaran yang bisa disalurkan melalui anggota DPRD.

Rapat pun usai tanpa ada yang tahu apa yang dibicarakan. Tak berapa lama, datanglah serombongan orang yang mengaku dari Aliansi Masyarakat Krandon, mendatangi ruangan Komisi A DPRD Jateng. Mereka hendak mengadu kepada para wakil rakyat yang terhormat itu mengenai sengketa tanah di wilayah mereka. “Kami datang untuk mengadukan adanya tanah negara seluas 3.000 meter yang tiba-tiba diubah statusnya menjadi tanah hak milik Sutrisno. Kami berharap anggota DPRD ikut berjuang mempertahankan tanah negara dan jangan diubah menjadi tanah milik perseorangan,” kata Muhammad Dzakir, juru bicara warga.

Bisa ditebak, ternyata para wakil rakyat yang tadinya penuh saat membahas dana bansos ternyata tiba-tiba menghilang. Masyarakat Krandon Kabupaten Kudus yang menempuh perjalanan sekitar empat jam itu tak bisa diterima secara optimal. Tercatat hanya ada tiga nama anggota Komisi A yang menerima mereka, masing-masing Joko Purnomo, Husein Malik, dan Abdul Aziz. Ketiganya adalah anggota Komisi A, dan tak ada satu pun yang menjabat dalam struktur komisi.

“Kami legawa (menerima) saja. Kami memang tidak memberi tahu kedatangan kami sehingga ada tiga wakil rakyat yang menemui. Kami sudah bersyukur,” kata Muhammad Dzakir. Hasil pertemuan tersebut disebutkan oleh Joko Purnomo bahwa Komisi A atau DPRD Jawa Tengah tak bisa menjamin pengembalian tanah negara. “Kami hanya bisa meminta agar BPN menunda pengukuran ulang tanah tersebut,” kata Joko. Demikian catatan online Mak Lampir yang berjudul Seorang jurnalis Ibu Kota.

Rencana konsep jalan berbayar ini merupakan hal yang positif untuk perbaikan infrastruktur. Hanya, sulit diterapkan di Makassar saat ini. Apalagi belum di-back up infrastruktur jalan. Intinya, kami belum siap, ujar dia kepada wartawan, kemarin. Ilham justru mengharapkan Pemerintah Pusat lebih memperhatikan perbaikan jalan terlebih dahulu, misalnya menuntaskan pelebaran jalan di AP Pettarani, Jalan Perintis Kemerdekaan.

Selain itu, bagaimana mengubah prilaku pengendara agar berdisiplin. “Kalau soal kemacetan, itu semua sama dialami negara-negara lain. Pertumbuhan kendaraan tidak seimbang dengan kondisi jalan. Cuma bedanya di negara lain, prilaku dan kesiapan sarana sangat mendukung. Sementara kami belum bisa menerapkan penanganan kemacetan seperti itu,”paparnya.

Terkait kedisiplinan pengendara, dia meminta Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Porlresta Makassar dan Dinas Perhubungan menegakkan disiplin aturan lalu lintas serta memperbarui rambu-rambu lalu lintas yang dibutuhkan di setiap kawasan. Anggota Komisi C DPRD Adi Rasyid Ali mengaku sependapat dengan Wali Kota. Bagi dia, perbaikan infrastruktur jalan dan mengubah prilaku pengendara sudah saatnya dilakukan.

Untuk itu, semua pihak terkait, baik Dishub, Satlantas, maupun Dinas Pekerjaan Umum, serta masyarakat, harus saling bersinergis mencari jalan terbaik sebelum menerapkan konsep jalan berbayar. “Menerapkan konsep jalan berbayar itu mesti melakukan kajian lebih matang. Kita jangan asal menerapkan, sementara semua kebutuhan pendukung belum siap,”ujarnya.

Konsep jalan berbayar ini rencananya juga diterapkan di beberapa ruas jalan di Jakarta. Hanya, sejauh ini konsep itu belum bisa diterapkan karena masih terbentur payung hukum. Pemerintah DKI masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah (PP). Rencana awal, jalan berbayar di Jakarta nanti akan mengikuti seluruh jalur busway. Konsep ini menggunakan sistem elektronik yang mengatur jumlah harga rute jalan yang dilewati pengendara.

Sistem ini dirancang untuk mengurangi volume kendaraan, khususnya pada waktu jam padat. Pemberlakuan ERP juga bertujuan mengelola jalan untuk pembatasan pengguna kendaraan dengan dikenakan biaya, yang selanjutnya akan dikembalikan kepada pemerintah guna menambah dan memperbaiki sarana serta transportasi massal.

Anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Makassar Mujiburahman tidak setuju jika Makassar menerapkan ERP.“Saya pribadi akan menolak program tersebut. Makassar memang kota yang sangat macet, tetapi jalan berbayar bukan solusi,”ungkapnya. Politikus Partai Demokrasi Kebangsaan ini menilai, penerapan ERP masih sulit karena masyarakat tentu akan protes. Kondisi dan lokasi di Makassar juga tidak mendukung terlaksananya jalan berbayar. Demikian catatan online Mak Lampir yang berjudul Rencana Menteri Perhubungan.

Apalagi, kata dia, Nazaruddin telah dinonaktifkan sebagai bendahara umum partai. “Itu (kepulangan Nazaruddin) kan tidak pada tanggung jawab Demokrat, karena beliau bukan lagi pengurus Partai Demokrat. Beliau lebih sebagai anggota DPR. Beliau juga kan kalau enggak salah sudah mengirim SMS bahwa akan mematuhi proses hukum, dan kembali ke Indonesia,” papar Andi Nurpati di Gedung DPP Demokrat, Sabtu (28/5/2011) malam.

Saat ditanya kabar terakhir dari Nazaruddin, Nurpati menyatakan tak tahu-menahu. Ia hanya berharap Nazaruddin bisa segera sembuh dari sakitnya dan kembali ke Indonesia. “Sejauh ini kita belum ada informasi tentang beliau (Nazaruddin). Kita berharap beliau cepat sembuh dan kemudian cepat kembali. Cuma kapan beliau kembali itu beliau yang tahu,” katanya.

Menurut Nurpati, karena Nazaruddin bukan lagi bagian dari pengurus Partai Demokrat, maka pihak partai hanya akan memberi masukan bagi persoalan yang dihadapi Nazaruddin melalui Fraksi Demokrat di DPR RI. “Beliau menjadi anggota DPR tentu partai memberi imbauan, masukan, melalui fraksi saja,” kata Nurpati.

Nazaruddin diketahui telah pergi ke Singapura sejak Senin (23/5/2011) dengan menumpang pesawat Garuda Indonesia. Ia beralasan pergi untuk berobat, dan telah mendapat izin dari Fraksi Demokrat di DPR RI.

Namun demikian, sejumlah petinggi Demokrat mengimbau Nazaruddin segera pulang, sehingga tak membuat tudingan miring publik terhadap Demokrat semakin besar, karena Nazaruddin dianggap berupaya melarikan diri. Apalagi surat pencekalan dirinya dari Komisi Pemberantasan Korupsi baru dikeluarkan pada Selasa (24/5/2011). Demikian catatan online Mak Lampir yang berjudul kepergian Nazaruddin ke Singapura.

Syahrul berkali-kali mengancam akan mencopot sejumlah kadis di lingkup pertanian, perikanan, dan peternakan di Sulsel yang dianggap tidak bekerja maksimal tahun ini. Para pejabat yang dianggap tidak bisa meningkatkan kinerjanya selama beberapa waktu ke depan akan diberi warning sampai Mei 2011. Namun, jika mereka belum juga memperbaiki kinerjanya, pejabat bersangkutan akan langsung dicopot.

Sementara itu, siang kemarin, Gubernur Syahrul Yasin Limpo melantik 150 pejabat eselon III dan IV di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov Sulsel di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel. Sepanjang 2011 ini,pelantikan 150 pejabat tersebut merupakan yang kedua kali.Pelantikan tahap pertama dilakukan kepada 112 pejabat yang terdiri atas 26 sekretaris badan, kepala bagian, dan kepala subbagian.

Salah satu yang masuk gerbong mutasi, yaitu keponakan Gubernur, Devo Khaddafi, yang ditunjuk menjabat kasubag akomodasi biro humas dan protokol humas Pemprov Sulsel. Devo sebelumnya menduduki kasubag promosi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Sulsel. Dalam sambutannya, Syahrul, yang juga Ketua DPD I Partai Golkar ini menyebutkan, proses pelantikan pejabat selama ini sudah berjalan sesuai prosedur.

Posisi pejabat eselon III dan IV dinilai dinilai cukup strategis dan memiliki peran yang besar dalam setiap pelaksanaan program pemprov karena bersentuhan langsung dengan kegiatan teknis di lapangan. Gubernur menjelaskan, kurang optimalnya pelaksanaan program yang ditetapkan pemerintah di daerah dinilai karena lemahnya penguasaan tugas pokok dan fungsi pejabat pada setiap instansi pemerintah.

Akibatnya, tingkat kesejahteraan masyarakat dianggap masih rendah. Dia juga mengingatkan seluruh instansi dan kepala daerah bahwa koordinasi seluruh anggaran pemerintah itu di bawah pengawasan Gubernur. Demikian catatan online Mak Lampir tentang Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan.

Salah satu inisiator Partai Nasional Republik, Edy Waluyo menegaskan bahwa partainya belum memikirkan kandidat yang akan diajukan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pemilu 2014. Sebab semua sumber daya fokus pada pembentukan dan membesarkan  partai ini.

“Untuk calon presiden 2014 belum ada, sementara kami masih fokus pada pembentukan partai. Kami sedang menggalang di 33 provinsi dulu” kata Edy saat dihubungi media, Minggu, 1 Mei 2011.

Edy menambahkan, yang menjadi target Partai Nasional Republik sementara ini adalah memenangi pemilu legislatif. “Jadi target kami, sementara memenangkan pemilihan partai dulu, baru setelah itu kami tentukan siapa yang akan maju di Pilpres 2014,” ujarnya.

Partai Nasional Republik yang telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini akan dideklarasikan Agustus mendatang. Sejumlah kalangan menyebutkan bahwa partai ini akan mengusung Tomy Soeharto, putra mantan Presiden Soeharto, merebut kursi presiden.

Di Partai Nasional Republik, Tommy masuk dalam jajaran dewan pendiri. Tommy dan sejumlah kawannya menggagas partai tersebut setelah tumbang dalam perebutan kursi ketua umum Partai Golkar beberapa waktu lalu. Demikian catatan online Mak Lampir tentang Tommy untuk memasuki bursa calon presiden pada Pemilu 2014.

Pemerintah Jepang menetapkan radius 20 kilometer dari reaktor sebagai zona evakuasi. Kawasan Odaka, Minamisoma, masuk dalam area yang menjadi kota mati setelah ditinggalkan penduduknya.

Jalanan di daerah Odaka, Minamisoma, tampak sepi setelah ditinggal penduduknya. Jejak kaki yang mengering di sebuah jalan di daerah Odaka, Minamisoma juga menjadi saksi bagaimana gempa dan tsunami memaksa warga pergi dari rumahnya sendiri.

Gempa besar disusul gelombang tsunami juga membuat pemerintah terpaksa menutup beberapa bandara, termasuk bandara internasional Jepang, Narita. Berbagai penerbangan yang seharusnya mendarat di bandara ini sempat tertahan atau mengambil jalur lain.

Gempa bumi yang berpusat di 130 kilometer sebelah timur Sendai, Honshu, atau 373 kilometer tenggara Tokyo, pada kedalaman 24 km itu paling terdahsyat dalam 140 tahun terakhir. Gelombang tsunami hingga 10 meter yang menghancurkan sejumlah kawasan di pesisir Timur Jepang diperkirakan mencapai ratusan.

Sudah lebih 300 mayat ditemukan di Sendai. Sebanyak 349 warga lainnya juga dilaporkan hilang di wilayah itu. Sendai menjadi salah satu kawasan yang mendapat efek terparah akibat tsunami. Sementara itu, di kota Ofunato, lebih 300 rumah hanyut. Demikian catatan online Mak Lampir tentang Gempa bumi berkekuatan 9 skala Richter.

Menurut dia, batalnya sayembara karena diganti workshop yang diselenggarakan DPR periode lalu. “Mereka mengatakan saya melakukan kebohongan publik, mari kita buktikan,” kata dia di DPR, Selasa 5 April 2011. “Saya akan buka semua dokumen yang ada.”

Menurut dia, pembatalan sayembara ada dalam dokumen tersebut. “Saya sendiri sudah membaca semua dokumen itu dan jelas  gedung itu sudah direncanakan DPR periode lalu,” katanya. DPR periode lalu, menurut dia, sudah menghitung biaya konstruksi, bahkan sudah menunjuk konsultan perencanaan dan ada anggaran Rp4,2 miliar.

Marzuki menegaskan pembangunan gedung itu sudah keputusan lembaga, diambil dalam paripurna DPR. “Ini bukan keputusan saya pribadi, masa saya bisa memengaruhi 559 anggota lainnya,” ujarnya.

Marzuki Alie membandingkan, gedung parlemen saat ini yang dibangun pada masa Orde Lama. Menurut dia, gedung DPR ketika itu paling mewah dibanding bangunan lain. Namun, gedung yang dibangun 1962 itu kini dinilai sudah usang. “Bung Karno ini berpikir jauh ke depan makanya dia bangun segala fasilitas ini,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, mantan tim kerja DPR periode 2004-2009, yakni Darul Siska, Alvin Lie, dan Eva Kusuma Sundari mengatakan, pembangunan gedung baru DPR tidak ada kaitannya dengan DPR sebelumnya. Menurut mereka, tim hanya merekomendasikan sayembara, tidak menghasilkan desain gedung baru DPR. Dmikian catatan online Mak Lampir tentang Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie mengatakan siap.

“Kalau memang masih ada keberatan, sebaiknya dihentikan,” kata Din Syamsuddin kepada wartawan di Sumbawa, Selasa kemarin.

Dia menjelaskan, gedung DPR sebagai rumah rakyat jangan sampai didirikan di atas keberatan rakyat. Karena itu, dia meminta elemen masyarakat mengawal proses penggunaan gedung itu.

Pembangunan gedung DPR mendapat kritik bertubi-tubi karena gedung setinggi 36 lantai ini menghabiskan anggaran Rp1,164 triliun. Anggaran itu terdiri dari pembangunan fisik gedung Rp1,138 triliun, dan biaya konsultasi Rp26,491 miliar.

Dengan anggaran sebesar itu, harga pembangunan gedung mencapai Rp7,2 juta per meter persegi, atau Rp800 juta per anggota. Biaya ini belum termasuk interior dan furnitur. Demikian catatan online Mak Lampir tentang Din Syamsuddin mengkritisi rencana pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru.

“Usulan tersebut akan diputuskan dalam Sidang Paripurna DPD RI pada 8 April 2011,” katanya kepada pers di Gedung DPD RI di Senayan Jakarta, Selasa.

Dani Anwar (anggota DPD RI dari DKI Jakarta) meluruskan pemberitaan sebelumnya seolah-olah Komite I DPD RI mengusulkan bahwa kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Komite I DPD telah merampungkan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah (RUU Pemda).

Isu-isu krusialnya, antara lain, wakil gubernur/bupati/wali kota dipilih oleh DPRD dan wakil gubernur/bupati/wali kota bisa tidak ada atau ada, sesuai jumlah penduduk provinsi/kabupaten/kota.

“Dengan ini RUU Pemda disahkan oleh Sidang Pleno Komite I DPD,” ujar Dani Anwar saat memimpin acara di lantai 2 Gedung DPD Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/3). Sidang pleno membahas penyempurnaan dan pengesahan RUU Pemda.

Menyangkut wakil gubernur/bupati/wali kota, sidang pleno menyepakati posisi mereka sebagai pejabat daerah yang tidak dipilih oleh rakyat tetapi dipilih oleh DPRD provinsi/kabupaten/kota berdasarkan usulan gubernur/bupati/wali kota terpilih.

Gubernur/bupati/wali kota terpilih yang menentukan wakilnya agar mereka cocok bekerja sama dalam melaksanakan tugas pembangunan dan pemerintahan.

Wakil gubernur bisa tidak ada atau ada (satu, dua, tiga) sesuai jumlah penduduk. Misalnya, provinsi berpenduduk hingga 2 juta jiwa tidak memiliki wakil gubernur, provinsi berpenduduk 2-5 juta jiwa memiliki dua wakil gubernur, dan provinsi berpenduduk lebih 10 juta jiwa memiliki tiga wakil gubernur.

Wakil bupati/walikota bisa tidak ada atau ada (satu) juga sesuai jumlah penduduk.

Ketua Tim Kerja (Timja) RUU Pemda Emanuel B Eha (Nusa Tenggara Timur) menambahkan, RUU Pemda versi DPD juga mengatur pembentukan daerah otonom baru.

Provinsi/kabupaten/kota otonom baru yang setelah dievaluasi tidak layak melanjutkan eksistensinya maka digabung dengan daerah induk atau daerah sebelahnya. “Daerah otonom baru melewati masa transisi 2-3 tahun,” ujarnya. Demikian catatan online Mak Lampir tentang Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dani Anwar.